Impotensitas Penegakan Hukum, Bangka Belitung Jadi Sapi Perah Pertimahan
ICJN, Pangkalpinang – Kondisi penegakan hukum di Bangka Belitung saat ini dapat digambarkan sebagai ‘lemah syahwat stadium 4’, suatu istilah yang mencerminkan tingkat kerentanan dan ketidakmampuan institusi hukum dalam menjalankan fungsinya secara efisien. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada masalah ini adalah korupsi di dunia pertimahan yang marak terjadi, yang mengarah pada penegakan hukum yang tidak konsisten dan memihak. Dalam konteks ini, mafia timah ilegal yang semakin merajalela menjadi salah satu aktor penting yang mempengaruhi dinamika penegakan hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, pengiriman timah antar pulau, terutama pasir timah ilegal dari Belitung ke PT MSP, telah meningkat secara signifikan. Kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian negara yang semakin menjadi-jadi. Dalam bulan Mei 2025 sudah tercatat 3 kali pengiriman dan kali ini 9 truk pasir timah dari Belitung ke PT MSP kembali terjadi dan dalam kondisi aman-aman saja, dan tidak ada upaya dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum Polda Bangka Belitung nampak impotent dalam menangkap dan mengadili para pelaku yang terlibat dalam praktik ini.
Penyebab lemahnya penegakan hukum ini sangat bervariasi. Selain korupsi, ada juga masalah terkait dengan lemahnya institusi hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang ada. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh mafia timah ilegal, yang semakin merajalela dan merugikan negara. Pada akhirnya, Bangka Belitung seolah menjadi sapi perah pertimahan, di mana sumber daya alamnya dieksploitasi tanpa adanya kontrol yang nyata. Dengan demikian, situasi ini menuntut perhatian serius dari semua pihak untuk memperkuat penegakan hukum dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam yang ada.
Komentar