*Belajar dari Sultan Iskandar Muda*
Dalam sejarah Nusantara, kita punya teladan yang sering dilupakan: Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh Darussalam (1607–1636). Ia naik tahta pada masa ketika Aceh dilanda kekacauan: rakyat kelaparan, bangsawan berkhianat, dan kekayaan negeri dikuasai oligarki. Di usia muda, Iskandar Muda mengambil keputusan yang bagi zamannya dianggap “gila”. Ia menghukum mati para ulee balang pembangkang, menyita kekayaan kaum kaya yang menimbun bahan pokok, dan mendistribusikannya kepada rakyat miskin.
Kebijakan radikal itu berhasil mengakhiri kelaparan dan menegakkan kembali wibawa hukum. Dalam waktu singkat, Aceh bangkit menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Namun puncak kegilaan moral Iskandar Muda terlihat ketika ia menghukum mati putranya sendiri, Meurah Pupok, karena melanggar hukum. Dari peristiwa itu lahirlah ungkapan yang abadi yaitu “Mate aneuk meupat jerat, gadoh adat pat tajak mita (Mati anak ada kuburnya, hilang adat ke mana hendak dicari)”.
Ungkapan itu adalah manifestasi tertinggi dari moral kenegaraan: bahwa hukum dan keadilan harus berdiri di atas segalanya, bahkan di atas cinta seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Itulah bentuk kegilaan yang sejati, yaitu kegilaan yang menyelamatkan bangsa.
Bandingkan dengan keadaan kita hari ini. Ketika anak pejabat tersandung hukum, yang pertama dilakukan bukan introspeksi, melainkan lobi. Ketika keluarga penguasa terlibat konflik kepentingan, hukum justru mencari jalan untuk membenarkan, bukan menegakkan. Pemimpin lebih takut kehilangan citra daripada kehilangan nurani.
Dalam filsafat politik, Plato menyebut ideal pemimpin sebagai philosopher king yakni raja filsuf yang mencintai kebenaran melebihi kekuasaan. Namun dalam praktik demokrasi kita, yang sering lahir justru political merchant, yaitu pedagang politik yang menukar nilai dengan transaksi kekuasaan. Rasionalitas politik mereka hanya berhenti pada perhitungan untung-rugi, bukan pada panggilan moral.
Padahal, seperti dikatakan Max Weber, kekuasaan sejati hanya memiliki legitimasi ketika dilandasi ethical responsibility, dimana tanggung jawab etis yang melampaui kepentingan pribadi. Ketika seorang pemimpin mengabaikan tanggung jawab itu, maka ia bukan lagi bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.
Dalam konteks itulah, kegilaan menjadi bentuk kewarasan baru. Ia adalah keberanian untuk mengatakan “tidak” pada sistem yang korup, walau semua orang menganggapnya bunuh diri politik. Ia adalah keputusan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, meski risiko politiknya berat. Ia adalah tindakan moral yang membuat pemimpin berdiri sendirian di hadapan sejarah, tapi justru karena itulah namanya dikenang.
Komentar