Filsuf Jean-Jacques Rousseau pernah menulis bahwa kontrak sosial antara rakyat dan negara hanya sah jika negara bekerja untuk volonté générale yakni kehendak umum, bukan kepentingan elit. Maka, ketika uang publik digunakan untuk menyelamatkan korporasi yang dimiliki orang-orang dekat kekuasaan, kontrak sosial itu runtuh.
Presiden Prabowo kini diuji, apakah ia akan membiarkan lembaga strategis yang baru lahir ini menjadi sapi perah oligarki, atau justru menjadikannya simbol kedaulatan ekonomi nasional. Tanggung jawab moral pemimpin bukan hanya menegakkan hukum, tetapi memastikan uang rakyat tidak menjadi tumbal permainan kekuasaan.
Danantara adalah amanah baru bangsa, ia lahir dengan wajah murni dan cita luhur. Namun di sekelilingnya, para penyamun telah menanti dengan sabar, menyiapkan perangkap berbentuk “investasi strategis.” Hanya keberanian politik dan kejujuran moral yang bisa menyelamatkan perawan ini dari tangan-tangan licik yang bersembunyi di balik bendera pembangunan.
Seperti diingatkan Thomas Jefferson, “Ketika pemerintah menjadi alat bagi segelintir orang untuk memperkaya diri, maka republik telah kehilangan jiwanya.”
Kini, sejarah menatap Prabowo, apakah ia akan menjaga jiwa republik itu atau membiarkannya kembali dijarah atas nama investasi masa depan. (*)
Komentar