Ia memperingatkan, buruknya kualitas pemimpin berdampak langsung pada kegagalan kebijakan publik, lemahnya legislasi, hingga maraknya praktik korupsi yang merugikan rakyat. Wilson Lalengke menilai akar persoalan korupsi yang marak menjerat pejabat publik tidak bisa dilepaskan dari buruknya sistem rekrutmen politik di Indonesia.
“Jangan heran kalau banyak anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri tertangkap KPK. Itu konsekuensi dari sistem yang membolehkan siapa saja masuk hanya karena punya modal finansial. Mereka terpaksa mencari cara mengembalikan biaya politik yang mahal, salah satunya lewat praktik korupsi,” tutur Wilson Lalengke dan menambahkan bahwa selama rekrutmen politik masih bertumpu pada politik uang, maka rakyat akan terus menanggung kerugian.
Sebagai solusi, mantan dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta itu menegaskan perlunya mekanisme seleksi berbasis kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan. Partai politik, lembaga pendidikan politik, hingga Lemhannas harus mengambil peran lebih besar dalam mencetak calon pemimpin berkualitas.
“Negara ini butuh pemimpin yang punya visi, karakter, dan pemahaman mendalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa itu, jangan harap kita bisa keluar dari krisis multidimensi yang terus berulang,” katanya.
Komentar