Tidak berhenti di situ, Wilson Lalengke mendesak Kepala BGN, Prof. Dadang Hindayana, agar segera mencopot pejabatnya yang tidak becus bekerja itu. “Saya dengan tegas mengatakan bahwa orang semacam Tigor Pangaribuan itu tidak layak menduduki jabatan publik sebagai Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN. Mereka adalah pelayan publik, pelayan rakyat, jangan arogan, seakan dia adalah raja dan penguasa atas rakyat. Dia harus dicopot segera sebelum program MBG ini morat-marit dan gagal total karena yang bersangkutan tidak mampu mencari solusi bagi rakyat, yang ada justru menyalahkan dan memfitnah warga,” sebut tokoh pers Indonesia yang dikenal getol membela dan membantu warga terpinggirkan di beragai wilayah ini.
Senada dengan Wilson Lalengke, Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjen Pol (Purn) Hilman Thayib Mandagi, tidak kalah lantang bersuara. Hilman Thayib menyesalkan sikap dan pernyataan Tigor Pangaribuan yang menuduh Yayasan SKKP menjual titik dapur kepada pihak lain. Padahal para pemilik SPPG yang sedang membangun adalah anggota Yayasan SKKP, bukan orang atau pihak lain.
“Kami atas nama SKKP Pusat sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Deputi BGN itu. Hal ini akan menimbulkan konflik antara BGN dengan masyarakat. Sebelum ada pihak yang masuk mengembangkan SPPG di Papua, antara lain karena alasan keamanan, SKKP sudah terlebih dahulu masuk ke sana. Kami mengajak semua tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen untuk bergotong-royong menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto ini,” jelas Hilman Thayb kepada media, Rabu, 10 September 2025.
Komentar