Jika muncul riak-riak dari masyarakat adat, hal ini jelas ada yang tidak beres dengan perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat. Dalam kasus kapal tugboat, PT. MPG jelas merugikan masyarakat, dan Dewan sudah pada tempatnya membantu masyarakatnya mendapatkan hak-haknya. Apalagi di kasus ini ada peristiwa penculikan warga (Yesaya Saimar dan istrinya – red) oleh oknum gerombolan polisi Polres Sorong Selatan.
Terkait tuduhan Yosef Titirlolobi terhadap DPRP Provinsi Papua Barat Daya sebagai beking mafia besi tua, Ketua Komisi I, Zed Kadokolo, membantah hal itu. Dia mengatakan bahwa pihak Dewan menerima surat pengaduan dari masyarakat adat atas nama Yesaya Saimar. “Itu tidak benar sama sekali. Kami telah menerima surat dari masyarakat yang diantar sendiri dan kami sendiri telah menerima kedatangan masyarakat pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2025, di gedung DPRP. Setelah mendengar hal tersebut (masalah tugboat – red), maka kita langsung turun ke lapangan,” jelas Zed Kadokolo sambil menambahkan bahwa tidak ada yang dibuat-buat, semua mengalir sesuai alurnya.
Sementara itu, Roberth George Yulius Wanma mengatakan bahwa dirinya adalah wakil rakyat dan dari rakyat. Kalau ada masalah di tengah masyarakat maka pihaknya perlu mendengar dan harus menerima mereka, bukan menolak mereka yang datang mengadu.
“Percuma saja kami menjadi wakil rakyat yang diangkat dan dipercayakan oleh masyarakat, jika tidak mau mendengar keluhan rakyat terkait apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” tegas Robersth Wanma, anggota DPRP utusan Otsus dari daerah Raja Ampat ini.
Ketika media menelusuri informasi terkait PT. APS di laman pencarian google, sangat minim didapatkan keterangan tentang perusahaan itu. Bahkan nomor kontak WhatsApp-nya, ketika dihubungi justru diarahkan ke fasilitas AI Microsoft Copilot. Plus, ketika mengunjungi akun facebook perusahaan itu, ternyata berisi pesan ‘halaman ini tidak tersedia’. (TIM/Red)
Komentar