Ternyata, hingga kini investasi untuk pembangunan SPPG yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Yang dilakukan SKKP Pusat selanjutnya adalah membiarkan para Pengurus SKKP Papua bekerja sendiri mencari pinjaman untuk membangun dapurnya.
“SKKP Pusat itu tidak bertanggung jawab, kita sudah berdarah-darah di sini mengumpulkan para tokoh adat, kepala-kepala suku, tokoh agama, pemuda dan masyarakat, ternyata setelah semua sudah siap bekerja, kita ditinggalkan disuruh cari investor sendiri, padahal di awal-awal tempohari yayasan itu yang akan menggandeng investor untuk bangun dapur-dapur di Papua,” keluh salah satu Ketua SKKP se-Tanah Papua beberapa waktu lalu kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke.
Lain di Sulut dan Papua, lain pula yang terjadi di Lampung. Tiga SPPG yang sudah terbangun di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, ditarik setoran untuk Yayasan SKKP sebesar Rp. 500,- per anak perhari dari dana BGN yang diturunkan ke SPPG. Ini adalah angka yang sangat besar untuk setoran ke Yayasan yang tidak mengeluarkan modal sama sekali dalam pembangunan dapurnya.
Hal tersebut dikeluhkan oleh para pemilik SPPG. “Kami terpaksa menyetor 500 rupiah per anak perhari ke Yayasan SKKP Pusat, walaupun sangat berat, karena kuatir dapurnya tidak bisa beroperasi. Maklum ketua yayasannya polisi, yang bisa saja bikin masalah jika keinginannya tidak dipenuhi seperti kebanyakan polisi,” kata pemilik SPPG yang minta namanya tidak dimediakan beberapa waktu lalu.
Menanggapi berbagai keluh-kesah dari warga tersebut, Wilson Lalengke menyatakan sangat kecewa dengan perilaku buruk pimpinan SKKP. Dia bahkan meminta agar BGN meninjau kembali Yayasan itu sebagai mitra kerja lembaganya.
Komentar