“ Permasalahan tambang ilegal di Kawasan Wisata Pantai Jerangkat itu adalah masalah serius yang segera ditangani oleh APH khususnya APH yang berada di wilayah Parittiga Jebus. Kami butuh jawaban konfirmasi dari pihak APH utamanya Polsek Parittiga Jebus, supaya publik tahu dengan apa yang sedang terjadi dan kenapa kegiatan ilegal di Pantai Wisata Jerangkat itu tidak segera ditertibkan dan semakin marak,” tulis Henddra.
“ Terus terang saya katakan dalam hal ini ( permintaan konfirmasi wartawan.red) Dia tak lebih baik dari pejabat sebelumnya, yang paham UU KIP serta selalu membuka tangan dan memberikan jawaban konfirmasi kepada wartawan terkait segala macam permasalahan yang terjadi di wilayah hukumnya sebelum saat ini ia menjabat sebagai Wakapolres Bangka Barat,” ungkap Henddra
Kades Ketap tak Pernah Merestui Kegiatan Tambang di Kawasan Wisata Pantai Jerangkat
Sementara itu, Kepala Desa Ketap, Asyro Hasbar, S.Ag dalam penjelasaannya kepada media mengatakan jika pihaknya ( Pemdes Ketap.Red ) tidak pernah merestui kegiatan penambangan ilegal yang saat ini beraktivitas di Kawasan Wisata Pantai Jerangkat, dikutip dari media detiktime.com.
Saat disinggung terkait pungutan Fee 20 % oleh pihak – pihak yang mengatasnamakan panitia Desa Ketap, dengan tegas Ia mengatakan jika pihak Pemerintahan Desa Ketap tidak pernah melakukan pemungutan apapun terhadap para penambangan ilegal di wilayah hukum pemerintahannya.
“ Pemdes Ketap tidak ada mengambil fee, kalau ada masyarakat tertentu atau panitia itu diluar sepengetahuan saya selaku Kades Ketap,” ungkap Asyro
Komentar