“Batu gajah itu digali tanpa izin, tanpa kajian lingkungan, tanpa tanggung jawab. Ketika banjir datang atau sungai rusak, rakyat kecil yang menanggung, bukan pejabat atau rekanan proyek,” ujar Saharuddin.
LSM KOMPAK menilai pembiaran ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural, di mana kekuasaan digunakan untuk melindungi pelaku ekonomi kuat dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Saharuddin meminta Kapolda Aceh turun langsung menindak tegas semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Menurutnya, kasus ini menjadi ujian moral dan integritas kepemimpinan hukum di Aceh.
Komentar