Selain Komaruddin Hidayat dinilai memiliki titel profesor abal-abal tidak berguna, lembaga tempat dia bekerja (Dewan Pers – red) juga diduga sebagai sarang koruptor bersama organisasi binaannya, PWI. “Komaruddin semestinya mendalami berbagai masalah internal Dewan Pers yang baru dipimpinnya. Pahami tugas Dewan Pers berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dia Juga harus paham tentang uka-uka (UKW) illegal produk Dewan Pers yang semestinya menjadi ranah BNSP. Jadi, jangan banyak bicara menuding wartawan bodrex pelaku pemerasan. Sebut nama wartawan bodrex yang Anda maksud, jangan main tuding ngawur macam orang kesurupan!” lanjut Wilson Lalengke tak kuasa menahan rasa geramnya.
Bahkan, lanjut dia, Dewan Pers itu tidak berguna bagi Pers Indonesia. Oknum-oknum yang menjalankan lembaga tersebut dinilai tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (1) UU Pers.
Dewan Pers, masih kata Wilson Lalengke, selama ini tidak lebih dari lembaga tempat numpang cari kerja bagi para penyandang title profesor doktor bodrex pengangguran. “Dewan Pers ini sudah sejak lama tidak berguna bagi pers Indonesia, hanya jadi tempat numpang cari kerja bagi para professor doktor abal-abal pengangguran, seperti Ninik (mantan Ketua Dewan Pers – red) dan si Komaruddin itu,” pungkas pria yang dikenal sangat gigih membela wartawan dan warga terzolimi di berbagai daerah ini. (TIM/Red)
Komentar