Tentu saja, analisis semacam ini bukan diagnosis medis, melainkan interpretasi publik terhadap perilaku politik yang tampak tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat. Namun persepsi itu tumbuh karena masyarakat melihat ketidakhadiran empati, lambannya tindakan, dan keputusan-keputusan yang dianggap tidak berpihak pada korban.
Pada akhirnya, bencana Sumatera bukan hanya ujian bagi rakyat yang terdampak, tetapi juga ujian bagi kepemimpinan nasional. Di tengah tragedi kemanusiaan, rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengar, dan bertindak cepat. Bukan pemimpin yang terjebak dalam ego, simbol, atau pencitraan.
Respons pemerintah terhadap bencana ini akan dikenang lama. Bukan hanya karena skala kerusakannya, tetapi karena bagaimana negara memilih untuk (tidak) hadir secara baik, bijak, dan benar ketika rakyatnya sangat amat membutuhkan. (*)
Penulis adalah petisioner HAM Komite Keempat PBB, Oktober 2025, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012
Komentar