Wamen Atip menambahkan bahwa predikat zona integritas tidak hanya mencerminkan penilaian administratif, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan etika merupakan pijakan utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan terpercaya.
Ia juga mengaitkan predikat WBBM dengan pemenuhan hak asasi manusia generasi baru, yaitu procedural rights. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, hak untuk didengar, dan hak untuk dilayani oleh negara. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia,” tuturnya.
Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia yang sementara ini juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Abdullah Faqih, turut menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan elemen strategis dalam mencegah korupsi. “Momentum ini menegaskan pada kita semua bahwa integritas birokrasi adalah detak utama pencegahan korupsi yang paling strategis,” ujarnya.
Faqih menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas dilakukan melalui pendampingan kolaboratif antara Sekretariat Jenderal, pimpinan unit utama, dan Inspektorat Jenderal. Penilaian internal berlangsung sejak Januari hingga Mei 2025 melalui dua pendekatan, yakni _dash evaluation_ untuk menilai kepatuhan administratif, serta visitasi lapangan untuk memastikan implementasi budaya kerja di unit kerja. “Pendekatan ini memastikan bahwa predikat tidak sekadar compliant dokumen, tetapi benar-benar mencerminkan dampak nyata sebagai budaya kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya tentang kepatuhan administratif, tetapi juga pembentukan karakter organisasi yang bersih, empatik, inklusif, dan terpercaya oleh masyarakat. “Ketika kesantunan menjadi standar dan budaya kerja, kualitas layanan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Komentar