Bandingkan dengan nasib warga biasa. Jika masyarakat sipil melakukan tindak pidana serupa, mereka bisa dijatuhi hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah keadilan di negeri ini memang hanya berlaku bagi segelintir orang? Apakah hukum benar-benar ditegakkan secara setara, atau justru menjadi alat untuk melindungi kepentingan kelompok pejabat dan aparat keparat?
*Kritik Keras dari Wilson Lalengke*
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan kecaman keras terhadap kebijakan mutasi dan jabatan baru yang diberikan kepada AKBP Victor Inkiriwang. Menurutnya, mutasi bukanlah bentuk hukuman yang sepadan dengan tindak pidana narkotika. Ia menegaskan bahwa Victor seharusnya di-PTDH dan dibawa ke meja hijau untuk diproses secara hukum, bukan malahan dipindahkan tempat bertugas.
Wilson, yang merupakan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, juga mendesak Presiden agar segera melakukan pembenahan serius terhadap institusi kepolisian. Ia menyoroti bahwa Polri mengelola anggaran ratusan triliun rupiah dari uang rakyat, sehingga wajar jika publik menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Menurut Wilson, akar masalah sesungguhnya terletak pada unit SDM Polri. Unit inilah yang memiliki kewenangan untuk mempromosikan dan mengangkat pejabat di berbagai wilayah. “Jika proses promosi masih sarat dengan praktik jual-beli jabatan, maka kasus-kasus serupa akan terus berulang. Reformasi menyeluruh di bidang SDM menjadi keharusan agar Polri bisa kembali dipercaya masyarakat. Reformasi wajib mulai dari kepalanya, Kapolri harus dicopot segera!” tegas petisioner HAM Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kepada media ini, Sabtu, 21 Desember 2025.
*Potret Buram Penegakan Hukum*
Kasus Victor Inkiriwang hanyalah satu dari sekian banyak potret buram penegakan hukum di Indonesia. Publik sudah terlalu sering mendengar kabar aparat yang terlibat dalam kasus narkoba, pemerasan, dan korupsi. Namun, jarang sekali kasus tersebut berujung pada hukuman berat yang setimpal.
Keadaan ini menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin rakyat diminta untuk taat hukum, sementara aparat yang seharusnya menjadi teladan justru melanggar hukum dengan terang-terangan?
Lebih jauh, fenomena ini juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat aparat penegak hukum bisa lolos dari jeratan pidana dengan mudah, mereka akan semakin skeptis terhadap sistem hukum yang ada.
Komentar