Mirisnya, dari berbagai kasus yang mencuat, penindakan hanya menyentuh level sopir truk. Dalam catatan investigasi publik, pada bulan Mei 2025 saja terjadi beberapa kali pengiriman pasir timah ilegal. Salah satunya terjadi pada 26 Mei, ketika sembilan unit truk diduga membawa pasir timah ilegal dari Belitung dan masuk ke kawasan industri Jelitik, Bangka, pada malam hari. Tujuh di antaranya disebut membawa timah milik salah satu cukong besar di Bangka, inisial AH. Namun, yang ditetapkan tersangka justru sopirnya saja. Sementara pemilik barang, yang disebut-sebut sebagai “VV” di Belitung dan “AH” di Bangka, sama sekali tak tersentuh oleh aparat penegak hukum (APH).
Ini memperkuat kecurigaan bahwa telah terjadi simbiosis mutualisme antara oknum aparat, birokrat, dan pemilik modal besar. Mafia timah bukan sekadar jaringan ilegal, tapi sudah menjelma menjadi sistem bayangan yang menjangkiti sendi-sendi hukum, pemerintahan, dan penegakan aturan.
Kembali ke PT MSP, sorotan publik menguat karena hingga kini tidak ada satu pun pernyataan resmi dari pihak manajemen yang menjawab tudingan keterlibatan mereka dalam praktik penyelundupan tersebut. Awak media di Bangka Belitung yang mencoba meminta klarifikasi pun tak digubris. Sikap diam ini justru mempertegas asumsi: ada yang sedang disembunyikan, atau ada kekuatan besar yang sedang dilindungi.
Ironisnya, perusahaan BUMN seperti PT Timah Tbk yang seharusnya menjadi tulang punggung negara dalam mengelola komoditas timah, malah makin tersingkir. Pengiriman pasir timah yang seharusnya masuk ke gudang PT Timah justru mengalir ke smelter milik swasta. Dengan rencana grup usaha Hasyim Djojohadikusumo untuk membangun pabrik peleburan timah di Batam, kekhawatiran publik makin bertambah. Bisa jadi, seluruh pasokan timah dari Bangka Belitung akan dikirim ke luar daerah dengan modus kerja sama, menjadikan PT Timah hanya penonton di rumah sendiri.
Apa dampaknya? Kedaulatan negara atas kekayaan alamnya terancam. Pemerintah pusat bisa kehilangan kontrol produksi. Daerah kehilangan potensi pendapatan. Dan PT Timah sebagai BUMN, bisa saja kolaps karena kehilangan bahan baku dan pasar.
Hidayat Arsani kini berada di titik krusial. Apakah ia akan membuktikan bahwa jabatannya bukan sekadar hadiah politik, tetapi amanah dari rakyat yang harus dijaga? Apakah ia berani menunjukkan bahwa amanat Presiden berlaku bagi semua, termasuk bagi keluarganya sendiri? Jika tidak, sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang gemar retorika tapi tak sanggup bertindak.
Komentar