ICJN, Jakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik akibat munculnya friksi internal yang melibatkan dua kelompok besar: unsur pejabat BGN dari kalangan purnawirawan militer dan kelompok pejabat dari lingkaran alumni Institut Pertanian Bogor (IPB). Ketegangan ini ditengarai telah mengganggu komunikasi dan koordinasi antar pimpinan unit di lingkungan BGN Pusat, yang berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis nasional, yakni program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Program makan bergizi gratis merupakan inisiatif besar yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah tertinggal dan rawan pangan. Untuk mewujudkan program ini secara efektif, sinergi antar elemen di BGN menjadi sangat krusial. Namun, dinamika internal yang tidak harmonis justru menjadi batu sandungan dalam implementasi program tersebut.
Melihat kondisi ini, Ir. Roby Haryadi, MMA, seorang alumni IPB sekaligus Ketua Yayasan Arimbi Manggar Balikpapan, merasa terpanggil untuk turun tangan. Dengan latar belakang sebagai tokoh yang memiliki jejaring luas di kalangan militer dan IPB, Roby memprakarsai pertemuan informal antara pimpinan BGN dari unsur militer dan pihak IPB.
Pertemuan tersebut telah berlangsung di sebuah kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Meski bersifat informal, pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak. Dari kelompok militer hadir Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung selaku Wakil Kepala BGN, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran sebagai Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, serta Brigjen TNI (Purn) Jimmy Alexander yang menjabat sebagai Inspektur Utama BGN. Sementara dari pihak IPB, hadir langsung Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si. (kini menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional – BRIN), didampingi oleh Ir. Roby Haryadi sendiri.
Komentar